PANTURA24.COM, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan Jawa Tengah X Rizal Bawazier dipastikan masuk ke Komisi VI DPR RI. Di Komisi VI, anggota Dewan Pakar PKS tersebut bakal membawahi bidang ekonomi.
Rizal Bawazier juga diketahui akan bermitra dengan Kementerian Pedagangan, Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN. Selain itu mitra Komisi VI lainnya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Dalam siaran pernya, Rizal Bawazier menyatakan setelah menjadi anggota Komisi VI DPR RI maka peluang merencanakan ikon-ikon desa di wilayah dapil X sangat terbuka.
“Alhamdulillah, sesuai dengan misi kampanye pada Pileg 2024 kemarin, maka Insyaallah pembangunan ikon-ikon desa di wilayah Dapil X (Batang, Pekalongan, Kota Pekalongan dan Pemalang) bisa diwujudkan,” katanya, Sabtu 19 Oktober 2024.
Ia pun menyinggung pentingnya membangun merek untuk produk unggulan desa agar bisa lebih dikenal luas dengan melibatkan strategi pemasaran yang efektif dan desain yang menarik serta kualitas produk atau jasa yang konsisten.
Menurutnya membangun merek itu tidak hanya sekedar menjual produk, melainkan perlu pemasaran yang lebih unik serta butuh juga cerita dibalik produk yang dihasilkan di setiap desa yang nantinya bakal dijadikan ikon.
“Produk unggulan desa tak hanya barang atau hasil pertanian, melainkan mencakup segala hal yang jadi ciri khas serta jadi kebanggaan masyarakat desa tersebut, misalnya ada desa khusus susu sapi, khusus ayam boiler, makanan yang khas, ternak lele, daging kambing dan masih banyak desa ikon lainnya sehingga akan lebih mudah memasarkannya,” jelas politikus senior PKS dalam paparannya.
RB, panggilan karib Rizal Bawazier menyebut produk unggulan desa juga menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
“Produk unggulan desa juga menjadi identitas suatu desa sehingga masyarakat di luar akan mengetahui produk unggulan yang dihasilkan desa tersebut,” imbuhnya.
Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah daerah mendukung program desa memiliki minimal satu ikon produk unggulan termasuk lembaga non pemerintah (DPR) dan butuh kontribusi dari sektor swasta.
Ia menjabarkan dalam menggali dan mengembangkan produk unggulan desa, tidak saja menciptakan peluang ekonomi baru namun juga membentuk identitas desa yang kuat. Melalui produk unggulan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, akan tetapi bisa menjadi jati diri desa itu sendiri.
Kemudian dengan mendukung serta mempromosikan produk unggulan desa secara bersama-sama maka juga dapat merayakan keragaman serta keunikan dari desa sebagai bagian integral dari ekonomi bangsa.
“InsyaAllah bisa diperjuangkan khususnya di dapil saya sebagai pioneer atau percontohan pencanangan ikon desa,” ujar RB.
