Pantura24.com, Jakarta – Program prioritas pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah membangun rumah di desa dan kota bagi masyarakat yang membutuhkan. Sasaran utama program tersebut adalah generasi Z dan milenial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Panangian Simanungkalit mengatakan dari 17 program prioritas yang diusung pasangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu 8 yang memiliki hasil terbaik (best result fast) yang akan realisasikan pada periode 2024 – 2029. Satu di antaranya sektor hunian atau perumahan.
“Artinya sektor perumahan benar-benar jadi prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast, kemudian ada program keempat yakni infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik,” terang Panangian dalam kutipan keterangannya, Sabtu (18/11/2023).
Panangian menyebut program rumah murah tidak hanya menyasar kalangan milenial dan gen Z saja. Pasangan beda generasi dari KIM ini juga sangat peduli terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepedulian keduanya akan diwujudkan dalam program membangun atau merenovasi 40 rumah di desa atau kelurahan per tahun sehingga secara keseluruhan target tersebut akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua kepimimpinan Prabowo – Gibran.
Selain itu, untuk mengurai persoalan ketersediaan hunian bagi masyarakat Indonesia, Prabowo-Gibran juga berjanji untuk membangun 500.000 rumah tapak dan 500.000 hunian vertikal di perkotaan. Dari proyek tersebut diperkirakan akan mampu menciptakan sebanyak 4,6 juta lapangan kerja.
“Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun,” ungkap Panangian.
Adapun kebutuhan pendanaan yang cukup besar tersebut, lanjut Panangian, Prabowo – Gibran memiliki komitmen kuat dalam menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan atau kesenjangan jumlah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
Panangian mengatakan potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak selama ini juga belum optimal. Meski demikian, menurut Panangian, Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi.
“Hak negara yang seharusnya diambil, tapi belum maksimal dipungut. Meski demikian, tentu Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi. Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi,” paparnya.
Sebagai informasi 17 program prioritas Prabowo daftarnya sebagai berikut,
1. Mencapai swasembada pangan
2. Memberantas kemiskinan
3. Memberantas korupsi
4. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
5. Memperkuat pertahanan negara
6. Mencapai swasembada air
7. Mencapai swasembada energi
8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
12. Memberantas narkoba
13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
15. Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
Sementara Prabowo-Gibran juga memiliki 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Antara lain yang pertama, memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Kemudian ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBS 50 persen dalam lima tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Keenam, membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah yang perlu di renovasi.
Ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI, Polri, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan risiko penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. (*)
