PANTURA24.COM, BATANG – Sebanyak 90 persen guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Batang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penjabat (Pj) Bupati Batang Lany Dwi Rejeki mengatakan hal itu saat memberikan sambutan di HUT PGRI ke-79 yang berlangsung di Stadion Moh Sarengat.
Menurut Lany jumlah guru dan tenaga kependidikan yang belum berstatus PNS maupun PPPK tinggal 10 persen lagi. Untuk itu pemerintah sedang berupaya agar guru dan tenaga kependidikan non PNS bisa mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) pada 2025.
“Kami sedang usahakan guru dan tenaga kependidikan diangkat menjadi Aparatut Sipil Negara (ASN) di tahun 2025. Jumlah mereka tinggal 200 orang guru dan 700 tenaga kependidikan,” ujarnya, Kamis 5 Desember 2024.
Pihaknya menargetkan di 2025 yang belum berstatus ASN bakal dimasukkan sebagai tenaga paruh waktu yang nantinya akan mendapatkan NIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Lany menyatakan dengan adanya NIP maka mereka yang belum terangkat menjadi ASN bakal memiliki kesempatan untuk menjadi PNS dengan tujuan agar semua kebutuhan guru di Kabupaten Batang terpenuhi, selain itu juga tidak ada lagi sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Di kesempatan yang sama Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, lebih menyoroti masih banyaknya guru yang belum sertifikasi. Untuk itu pemerintah akan melakukan akselerasi atau percepatan sertifikasi bagi guru agar nantinya bisa merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Besaran tunjangan sertifikasi untuk guru PNS satu kali gaji. Demikian juga dengan tunjangan sertifikasi bagi guru swasta, yang belum impassing besarannya Rp 1,5 juta. Setelah itu akan bertambah menjadi Rp 2 juta,” katanya.
Di sisi lain Ketua PGRI Kabupaten Batang, M Arief Rohman berujar ada 12 ribu lebih guru dan tenaga kependidikan yang hadir di Stadion Moh Sarengat. Mereka berasal dari seluruh pelosok Kabupaten Batang yang terdiri dari jenjang Pendiikan Anak Usian Dini (PAUD) hingga SMA atau SMK sederajat.
“HUT PGRI ke-79 ini juga dihadiri oleh guru-guru dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Forum Guru Muhammadiyah (FGM),” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya Menteri Pendidikan yang baru di Kabinet Merah Putih maka kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya bisa dilakukan evaluasi.
