Hasil Pemilu 2024 menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari bakal memunculkan kekuatan kekuasaan berimbang antara Eksekutif dan Legislatif, Jum’at (16/2).
PANTURA24.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari membeberkan hasil hitung cepat Pemilu 2024 berpotensi memunculkan format pemerintahan yang berimbang antara komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Meski masih sementara, ia memprediksi PDIP akan menang serta jadi penguasa parlemen dan itu artinya ada peta politik yang ideal.
“Menurut saya komposisinya sudah sangat ideal, pertama presiden dari Gerindra, lalu pemenang legislatif kemungkinan PDIP walau masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDIP dan Golkar tidak terlalu jauh,” kata Qodari, dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (16/2/2024).
Ia menjelaskan, meski hasil hitung cepat suara PDIP unggul, namun tidak menutup kemungkinan Golkar bisa menyalip dalam perolehan kursi, karena suara Golkar lebih banyak didominasi dari luar Jawa, sedangkan PDIP lebih kuat di Jawa.
“Dan bukan mustahil Golkar masih bisa nomor satu karena kursi Golkar umumnya ada di luar Jawa dan suara yang dibutuhkan untuk satu kursi lebih sedikit dibandingkan dengan suara di Jawa. Sementara PDIP itu kuatnya di Jawa,” jelasnya.
Dengan dinamika hasil Pemilu 2024 ini, Qodari menjabarkan kondisi politik Indonesia telah mengalami ‘divided government’ atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai oleh partai yang berbeda. Menurutnya, dengan konstelasi politik seperti ini, maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.
“Jadi dalam ‘divided government’ kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda. Nah, peluangnya presiden bisa dari Gerindra, ketua DPR RI dari PDIP. Dugaan saya Mbak Puan Maharani lagi atau bisa juga ketua DPR dari Golkar misalnya Airlangga Hartarto,” ucapnya.
Qodari yang juga Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) itu menerangkan perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal. Pasalnya, akan terjadi pemerintahan yang dapat saling kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan.
“Jadi ini komposisinya ideal lantaran terjadi mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Namun tentu variabel berikutnya bergantung pada PDIP atau Golkar apa akan masuk pemerintahan atau tidak. Golkar dugaan saya pasti masuk koalisi, jadi Golkar misalnya jadi ketua DPR tapi juga punya menteri di kabinet,” urainya.
Sedangkan bila PDIP yang menjadi ketua DPR lagi maka diperkirakan akan sepenuhnya menjadi oposisi. Hal itu tercermin dari sikap Ketua Umum PDIP Megawati yang mempunyai kecenderungan tidak akan berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Di kasus PDIP, bisa jadi oposisi murni dalam arti Ketua DPR dari PDIP yaitu Mbak Puan dan PDIP tidak punya kursi di kementerian. Kalau melihat Ibu Megawati yang bisa lama jadi oposisi akan mengulangi peristiwa 2004 sampai dengan 2014 di mana Bu Mega memutuskan PDIP untuk berada di luar pemerintahan,” papar Qodari.
Diketahui, hasil quick count semua lembaga survei menunjukkan Prabowo–Gibran unggul telak, di antaranya Poltracking data masuk 100 persen, Prabowo–Gibran 57,62 persen, Indikator data masuk 97,63 persen, Prabowo– Gibran 58 persen.
LSI Denny JA data masuk 97 persen, suara Prabowo–Gibran 58,16 persen, Charta Politika data masuk 98,30 persen, Prabowo–Gibran 57,81 persen dan PRC data masuk 97,58 persen, Prabowo–Gibran 59,32 persen. Lalu Anies–Muhaimin rata-rata mendulang suara 24-25 persen, Ganjar–Mahfud 16-17 persen.
Sedangkan untuk hasil pemilu legislatif (pileg) yang dirilis Poltracking, PDIP meraup suara tertinggi dengan suara 16,41 persen, disusul Golkar 15,55 persen, Gerindra 13,29 persen, PKB 11,51 persen selebihnya diprediksi berada di bawah 10 persen.
Kemudian Lembaga Survei Indonesia (LSI), PDIP 16,80 persen, Golkar 14,85 persen, Gerindra 13,02 persen dan PKB 10,81 persen, sementara Nasdem, Demokrat, PKS, PAN juga berada di bawah 10 persen.
Lalu Charta Politika, PDIP 15,65 persen, Golkar 13,65 persen, Gerindra 13,57, PKB 10,58 persen, disusul secara berurutan PKS 9,92 persen, Nasdem 8,76 persen, Demokrat 7,66 persen dan PAN 7,12 persen. (*)
