Pantura24,com, Batang – Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin singgung evaluasi undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut Cak Imin UU ITE tersebut selama ini menjadi belenggu kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat masyarakat. Revisi UU ITE sepemikiran dengan calon presiden Anis Baswedan.
“Beliau teman lama di pergerakan mahasiswa UGM yang mengupayakan agar ada perubahan di orde baru atau rezim otoritarian,” ujar Cak Imin di kegiatan konsolidasi internal PKB Kabupaten Batang, Kamis (16/11/2023).
Cak Imin mengaku bersama Anis Baswedan dan pergerakan mahasiswa berhasil mengganti rezim otoritarian. Oleh karena itu, saat bersatu memimpin koalisi perubahan agar keadilan itu lebih terasa.
“Yang besar tetap boleh besar tapi yang kecil harus bisa ikut menjadi besar,” ucapnya.
Ia menyebut demokrasi itu harus tetap berjalan. Kebebasan berfikir berlaku dan UU ITE mesti dievaluasi. Selain akan menyulitkan rakyat, juga masyarakat tidak bisa berekspresi dengan bebas.
Dalam kesempatan itu Cak Imin meminta netralitas ASN, TNI, Polri dan Bawaslu serta KPUnetralitas ASN, TNI, Polri dan Bawaslu serta KPU jadi suatu hal yang mutlak. Sebab, kalau pemilu kotor maka Indonesia akan hancur ke titik nol demokrasi.
“Wasit semuanya harus fair. Ini bukan soal Amin, tapi soal pemilu yang dilahirkan dengan fair akan memperkuat pemerintahan yang baru,” jelas Cak Imin. (*)
