Pantura24.com, Kota Pekalongan – Kegaduhan berkaitan dengan pelayanan air bersih di Kota Pekalongan sudah diprediksi bakal terjadi. Lima tahun lalu Aktivis Jones B Simbolon sudah mengatakan hal tersebut.
“Orang pemkot sudah saya ingatkan hal ini bakal terjadi, tapi mereka abai bahwa PDAM kelak akan bermasalah dalam segala hal,” katanya, Jum’at (10/11/2023).
Ia mengatakan pokok permasalahannya sejak awal sebenarnya adalah soal rekruitmen posisi Direktur Utama yang kental unsur politisnya, kemudian pergantian kekuasaan tetap dipertahankan lantaran menguntungkan bagi segelintir oknum tapi tidak bagi masyarakat.
Pria 47 tahun itu menilai bahwa dari awal rekruitmen saja semua sudah menyalahi aturan apalagi tata kelola dan sistem manajerialnya. Terbukti sekarang banyak permasalahan mulai terungkap.
“Jadi bagaimanapun ya tinggal pemerintanya, kalau diam ya masyarakat pasti bergerak. Tapi kalau pemerintahnya ambil sikap tegas maka rakyat akan apresiasi,” ujarnya.
Menurut Jones, kinerja PDAM harus dievaluasi secara menyeluruh karena bagaimanapun pimpinan itu pemangku kebijakan, kalau pimpinannya saja sudah tidak mampu bagaimana bawahannya bekerja. Otomatis akan carut marut dan muncul banyak permaslahan.
“Kalau memang tidak cakap silahkan pemerintah tentukan sikap mau mengganti atau melengserkan. Atau juga rakyat yang mengambil tindakan,” cetusnya.
Ia menyebut mempertahankan satu orang yang di kemudian hari bakal menimbulkan masalah akan sangat beresiko. Itulah mengapa ketidakmampuan yang dipaksakan melalui keputusan politik akan menghasilkan tirani.
“Pemerintah harus bertanggungjawab karena selama ini lingkaran kekuasaanlah yang menikmati sekaligus mengeksploitasi PDAM sehingga rakyat atau pelanggan yang menderita,” tutupnya. (*)
